Walhi Duga Ada Intervensi di Balik Izin Reklamasi Teluk Benoa

Makanya, Walhi mengirim surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak era kepemimpinan Cicip Sharif Sutardjo. Karena KKP era Sharif berperan dalam pembicaraan rencana reklamasi ini.

"Sebab, reklamasi ini berkaitan dengan wilayah pesisir yang menjadi domain tugas kementerian yang ketika itu dipimpin Cicip," jelas Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyaprabu, saat dihubungi, Rabu, (14/1).

Namun, surat permintaan penjelasan terkait reklamasi teluk Benoa, tersebut tidak direspons.

Walhi menilai rencana reklamasi ini adalah salah satu contoh kasus yang sampai saat ini telah membuat kehidupan masyarakat sekitar merasa terancam akan bencana ekologis.

Reklamasi tersebut akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di Propinsi Bali. Tidak kurang dari 800 hektare akan direklamasi. Hal ini akan mengancam sumber-sumber kehidupan se-kurang-kurangnya satu juta jiwa penduduk wilayah sekitar Teluk Benoa.

Makanya, rencana reklamasi itu ditentang ribuan warga disana berjalan mulus. Namun, izin reklamasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan juga kementerian kelautan dan perikanan (KKP) era Sharif Cicip Sutardjo, dikabarkan berjalan mulus.

Karena diduga ada intervensi dan tekanan dari korporasi sehingga teluk Benoa akan direklamasi.  "Ada banyak dugaan. Di antaranya tekanan korporasi," tandasnya. [zul]