Pusaka Trisakti : Publik Tolak Kenaikan Harga BBM karena Ragu Integritas Menteri

Demikian disampaikan Sekretaris Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi. Fahmi sepakat sepakat subsidi BBM harus dialihkan ke sektor yang bermanfaat. Tapi ketika harga minyak dunia turun itu artinya tidak sedang "dikejar-kejar setan" dan masih punya waktu menyiapkan social safety net-nya.

Di antara sosialisasi yang baik itu, lanjutnya, juga disertai dengan misalnya menyiapkan bis sekolah yang tersubsidi, jaminan pemerintah beli hasil petani lebih tinggi dengan subsidi BBM yang dicabut dan antisipasi kenaikan bahan pokok yang gila-gilaan di tingkat rakyat bawah agar goncangan tidak keras.

"Subsidi dialihkan di level downstream. Bangun infrastruktur is good, tapi kan perut dan rakyat di level bawah tidak bisa diminta suruh puasa dulu menunggu pelabuhan dan jalan dibangun," tandasnya di Jakarta beberapa saat lalu (Selasa, 18/11).

Ia menambahkan bahwa kebijakan kenaikan BBM menimbulkan penolakan karena imbas skeptisme publik terhadap rekruitmen kabinet kemarin yang masih meninggalkan keraguan atas rekam jejak sebagian menteri atas integritas, bersih dari mafia minyak dan komitmennya pada nasib rakyat

Dengan demikian, lanjutnya, ATM dukungan politik Jokowi-JK yang dikumpulkan saat pilpres sudah dulu berkurang sebelum mengambil kebijakan menaikkan BBM, karena terbuang percuma oleh Jokowi-JK saat susun kabinet. Wajar saja rakyat ragu dengan kebijakan menaikkan BBM.

"Mafia migas dan roadmap tata niaga BBM belum jalan benar. Jangan-jangan ini bisikan menteri-menteri pemburu rente  yang terafiliasi dengan kartel mafia minyak atau metamorfosisnya. Keraguan publik ini akan terus menghantui Jokowi-JK  dalam setiap kebijakannya hingga Jokowi-JK mengambil sikap. SBY dan  Demokrat rontok  bukan karena BBM tapi publik kecewa dengan integritas menteri-menterinya," demikian Fahmi. [ysa]