Soal Investasi, Kementerian ESDM Dukung Ide Perizinan Satu Pintu yang Dicetuskan Jokowi

Ide soal perizinan satu pintu itu sendiri telah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan "Indonesia-China, Trade, Investment, and Economic" di Beijing, Tiongkok.

"Saya pikir dengan adanya one stop service, kedepannya investasi dalam pembangunan pembangkit listrik akan lebih mudah dan cepat, sehingga akan efektif dan efisien. Tentunya tanpa mengesampingkan kualitas pembangkit listrik yang akan dibangun," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/11).

Jarman mengakui bahwa salah satu persolan yang sering dihadapi para investor saat ini adalah terkait perizinan yang harus memakan waktu lama karena banyaknya lembaga atau kementerian yang harus dilewati demi memperoleh izin.

Selain perizininan, sambung Jarman, kendala lainnya yang kerap dihadapi oleh para investor adalah soal pembebasan lahan.

"Terkait persoalan pembebasan lahan, bila ditemukan persoalan akan kita upayakan berkomunikasi secara persuasif dengan masyarakat yang terkena proyek, agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan," ujarnya.

Jarman menambahkan, persoalan ketersediaan dan pasokan listrik harus segera ditanggulangi dengan langkah cepat agar krisis listrik yang mengancam Indonesia bisa ditanggulangi.

Ia menyebut, tanpa adanya investasi baru dalam pembangkit listrik, maka akan sulit memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat setiap harinya.

Selain itu, sambungnya, pertumbuhan ekonomi yang terus diupayakan meningkat serta daya beli masyarakat semakin tinggi tentunya memengaruhi kebutuhan akan ketersediaan pasokan listrik. Terlebih, masih banyaknya masyarakat di Indonesia terutama di pelosok yang belum menikmati listrik, harus menjadi salah satu prioritas dalam program pemerataan kelistrikan.

"Selain untuk kebutuhan industri dan masyarakat perkotaan, kita upayakan pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke pelosok juga. Itu akan jadi program dalam lima tahun kedepan, agar semua rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya," demikian Jarman. [mel]