HMI Desak KPK Potret Penggunaan APBD Sumut

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Anggia Ramadhan mengatakan saat ini masih  banyak persoalan yang terjadi dalam APBD Sumut.

"Kita lihat saja, Gatot dari mulai Plt sampai dengan menjadi Gubernur Sumut berakibat pada stagnannya pembangunan Sumut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya keberadaan Gubernur tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap pembangunan Sumut. Yang kita ketahui APBD bersumber dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Anggia Ramadhan seperti dilansir dari Medanbagus.com, Senin (28/4).

Ia menjelaskan, saat ini masih rendah belanja modal Pemprov Sumut pada APBD tahun 2013, hanya sekitar 10,3 persen. "Dengan total tersebut, maka Provinsi Sumatera Utara berada di urutan terkahir dari 10 Provinsi Se-Sumatera lainnya. Terlebih lagi kalah dari Provinsi Bangka Belitung yang Belanja Modalnya pada APBD tahun 2013 sebesar 25,3  persen, padahal Bangka Belitung merupakan Provinsi baru di Sumatera," katanya.

Tak hanya itu, Anggia Ramadhan mengungkapkan, adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara belanja langsung sekitar 30,2 persen dan belanja tidak langsung sekitar 69,8  persen. Artinya APBD Sumut banyak dianggarkan bukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

"Tingginya belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa pada APBD tahun 2013 sekitar 31,90 persen. Dengan total tersebut, maka Pemprov Sumut berada di urutan pertama dari 10 Provinsi se-Sumatera lainnya. Bantuan dana keuangan daerah (BDB) Sumut pada tahun 2013 sekitar 2,846 triliun. Hal ini tentunya kita ketahui, kebijakan dalam BDB tersebut kental dengan nuansa politis," ujarnya.

Ia juga mengaku, Pemprov Sumut tidak menjalankan Peraturan dan Undang-Undang dalam pelaksanaan APBD, yaitu prinsip transparansi, efisiensi, keadilan dan kepatutan.

"HMI Sumut meminta instansi terkait termasuk KPK untuk segera melakukan audit investigasi anggaran Pemprov Sumut. Khusus untuk defisit anggaran 3,1 triliun pada tahun anggaran 2013 dan BDB 2,8 triliun dalam anggaran 2013," tandas Anggia Ramadhan. [rus]