Ketua KPK: Jokowi-Ahok Butuh Waktu Benahi Birokrasi DKI

LAPORAN:

Selasa, 04 Maret 2014, 16:55 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku saat ini pihaknya tengah membenahi seluruh sistem birokrasi di lingkungan Pemprov DKI. Mulai pembayaran pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir nantinya dilakukan secara online. Kemudian diikuti dengan e-budgeting, e-katalog, dan e-audit yang dikoneksikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pokoknya online semua dan yang belum kita lakukan. Ini salah satu perbaikan sistem dan membangun sistem yang lakukan," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, (Selasa, 4/3).

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai pembenahan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI bisa dijadikan contoh kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

"Apa yang telah dilakukan Pemprov DKI seperti lelang jabatan dan adanya inisiatif untuk perbaikan sistem bisa dijadikan contoh bagi kementrian dan lembaga-lembaga lainnya," ucap Abraham saat memberi sambutan di Balaikota.

Ia yakin hal ini berdampak positif bagi masyarakat dan bisa jadi juara dalam kepatuhan pelaporan gratifikasi sebagai komponen penting untuk mengukur indeks integritas individu.

"Kita berharap dengan kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Karena usia kepemimpinannya baru setahun lebih, masih perlu waktu untuk membenahi birokrat di tingkat bawah," demikian Samad.[wid]