Angka yang besar ini disebut oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) harus diawasi penggunaannya agar akuntabel dan transparan.
Hal ini disampaikan Ahmad Wasil dari KMI melalui rilis yang diterima wartawan, Selasa (24/12).
"Yang perlu diperhatikan adalah menerapkan sistem
e-budgeting dalam pengelolaan APBD," ujarnya.
Selanjutnya, Jokowi-Ahok harus lebih mementingkan kerja aktif daripada pencitraan. Pasalnya, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah Pemda DKI Jakarta masih rendah.
"Ketiga, kami mendesak kepada jajaran pemprov DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti program hasil rembung provinsi yang diselenggarakan pada Kamis (12/12) di Balai Kota," lanjutnya.
Adapun program hasil rembung itu membahas di antaranya mencakup permasalahan infrastruktur fisik, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta sosial ekonomi.
[wid]
BACA JUGA: