Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini justru mendukung sikap Mendagri soal pemindahan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli dengan alasan terus didemo. Bahkan menurut Lulung, komentar 'pedas' Basuki dalam hal ini, terlalu berlebihan sampai menyuruh Mendagri belajar konstitusi.
"Pendapatnya Mendagri juga sangat objektif. Kalau konstitusi tidak dibarengi dengan persoalan agama, ini namanya bukan pemerintah. Kita sumpah-sumpah saja demi ketuhanan yang maha esa kan," ujar pria yang akrab disapa haji Lulung ini kepada wartawan di kantornya, gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
Lulung juga mengkritik, tidak selayaknya pula wagub menyamakan Lurah Susan yang merupakan hasil lelang dengan Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat. SBY tidak bisa main diturunkan karena harus melalui keputusan DPR dan MPR. Sedangkan Lurah Susan jika ditolak kepemimpinannya oleh warga Lenteng Agung harus segera dipindahkan.
"Kalau itu benar permintaan warga yang disana ya harus dituruti," imbuhnya menekankan.
Kendati begitu ia sendiri belum tahu apakah massa yang mendemo Lurah Agung betul-betul warga Lenteng Agung.
"Nggak tahu soal itu. Itu harus diinvestigasi dong. Itu kan urusannya pemerintah," ucapnya cuek.
[wid]
BACA JUGA: