Anggota DPRD dari Fraksi PPP Matnoor Tindoan mengatakan, pihak melayangkan surat itu dari satu bulan yang lalu. Peringatan diminta sikap sikap Ahok yang dianggap kerap menghina lembaga DPRD DKI.
"Soal ditegur atau tidak urusan Mendagri lah. Karena jelas di dalam Permendagri itu tapi saya lupa pasal dan ayatnya dituliskan agar Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," ujar Matnoor di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/9).
Kendati belum dibalas oleh Kemendagri, Matnoor berharap Ketua DPRD segera memanggil Ahok dan mempertanyakan tujuannya mengeluarkan pernyataan yang mendiskreditkan lembaga DPRD. Sikap
walk out seperti ini katanya akan terus dilakukan PPP selama Ketua DPRD belum mengabulkan keinginan tersebut.
"Kalau Pak Jokowi yang datang maka (F-PPP) tidak akan
walk out. Wagub saja (kami yang keluar)," tandas anak buah Ketua Umum Suryadharma Ali ini.
[rus]
BACA JUGA: