Disinyalir Ada Intervensi, KPUD Tangerang Dilaporkan ke DKPP

Arief menengarai keputusan KPU Kota Tangerang tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, adalah keputusan yang dilandasi oleh rekayasa politik dan permufakatan jahat dari pihak yang takut kalah.

"Alasan KPU Kota Tangerang sungguh janggal dan sarat muatan politis. Hasil penelitian kelengkapan administrasi bakal calon wali kota dan wakil kota diterbitkan 15 Juni 2013. Sachrudin dinyatakan memenuhi syarat tanpa ada keterangan apapun yang menandakan poin yang kemudian dijadikan alasan KPU Tangerang untuk tidak meloloskan pasangan Arief-Sachrudin tidak menjadi masalah," bebernya di ruang pengaduan DKPP, Gedung Bwasalu, Jalan MH. Thamrin Jakarta, Selasa (30/3).

Dia katakan hingga pleno penetapan calon pada 24 Juli lalu, Wali Kota Tangerang Wahidin Halim tetap tidak memberikan izin kepada Sachrudin untuk maju dalam Pilkada, padahal DPC Demokrat Kota Tangerang telah merekomendasikan Sachrudin mendampingi Arief Wismansyah sebagai calon wali kota dari Partai Demokrat. Sachrudin merupakan Sekda Kota Tangerang. Keengganan Wahidin Halim memberikan izin kepada Sachrudin ditengarai karena adik kandungnya, Abdul Syukur yang juga mencalonkan diri pada pemilukada didampingi Hilmi Fuad. Dengan demikian, KPUD Kota Tangerang hanya meloloskan tiga pasangan calon untuk berlaga dalam Piladaka Kota Tangerang yang akan digelar pada 31 Agustus 2013.
 
KPU Kota Tangerang, kata dia, sebagai wasit seharusnya dapat bertindakfair dan melihat permasalahan secara jernih serta objektif untuk mencari di mana letak permasalahan dan tidak merugikan hak konstitusi warga.

"Rekayasa untuk menjegal kami semakin menguat karena berdasarkan semua survei memperlihatkan keunggulan tingkat popularitas kami," ungkapnya.

Menurut Arief, keputusan KPU Kota Tangerang itu mendapat reaksi keras dari komponen masyarakat dan juga telah menimbulkan gejolak sosial dan politik di Tangerang.  Oleh sebab itu, dia meminta DKPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejanggalan yang dilakukan KPU Kota Tangerang.

"DKPP diharapkan juga dapat mengambil tindakan tegas agar pesta demokrasi di Tangerang dapat berjalan sesuai dengan azasnya," harapnya. [dem]