Demikian disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin merespons Febri Diansyah menjadi salah satu kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam menghadapi persidangan.
"Apalagi yang tadinya (Febri Diansyah) tergabung di KPK dalam pemberantasan korupsi kini berhadapan dengan KPK," kata Hasanuddin kepada
RMOL, Kamis 13 Maret 2025.
Hasanuddin menilai, keberadaan Febri yang berhadap-hadapan dengan KPK akan menimbulkan konflik kepentingan.
"Siaga 98 berpendapat bahwa korupsi tidaklah semata soal prosedur hukum/melanggar hukum tetapi soal moralitas, dan/atau soal etik yang melandasinya. Sebab itu etika tetaplah harus menjadi landasan," kata Hasanuddin.
Siaga 98 berpendapat, bergabungnya Febri di dalam tim hukum Hasto tidak dapat mengubah apa pun terhadap perkara tersebut.
"Namun hal ini harus diingatkan, sebab bisa jadi kelak di kemudian hari, jalan yang dilakukan Febri ini akan diikuti oleh mantan pimpinan KPK. Dan ini akan berdampak terhadap citra KPK," pungkas Hasanuddin.
Hasto Kristiyanto akan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat besok, 14 Maret 2025.
Hasto akan didakwa dengan sangkaan dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, dan Agustiani Tio Fridelina.
Sebagai mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepatutnya Febri Diansyah menjaga etika terhadap perkara yang ditangani komisi anti rasuah tersebut. 
BERITA TERKAIT: