Firli Bahuri: Tak Ada Pimpinan KPK Melakukan Pemerasan

"Saya pastikan, kami tidak pernah berhubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan, itu tidak pernah dilakukan, sesuai kedudukan," tegas Firli kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam (5/10).

Firli mengaku mengikuti informasi yang beredar di masyarakat, termasuk soal isu pimpinan KPK melakukan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kita sampaikan, hal tersebut tidak benar, dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK," tandasnya.

Atas tuduhan-tuduhan itu, Firli membeberkan, beberapa kali ada pihak-pihak mengatasnamakan pimpinan KPK dengan menyalahgunakan foto, dengan menghubungi kepala daerah, menteri, hingga anggota DPR RI.

"Ya saya tidak tau, siapa yang melakukan itu. Dengan meminta segala sesuatu," terang Firli.

Dia juga merespon tuduhan pemberian uang senilai satu miliar Dolar yang dilakukan ketika dirinya tengah bulu tangkis.

Firli menjelaskan, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, dia selalu olahraga bulu tangkis, dilakukan dua kali dalam seminggu.

"Tempatnya terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada orang bertemu saya, apalagi seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah satu miliar Dolar, saya pastikan itu tidak ada. Bawa uang satu miliar Dolar itu banyak lho. Selain itu, siapa yang mau ngasih uang satu miliar Dolar?" ia balik bertanya.

Tak hanya itu, dia juga memastikan hanya kenal seorang menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo, dan tidak kenal pejabat di bawah menteri.

"Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri, saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan saya selalu bicara dengan para menteri, sebelum sidang paripurna itu, ada fotonya. Jadi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal," katanya.

Sebab itu Firli memastikan KPK tidak pernah berhenti melakukan pemberantasan korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap menghormati hak asasi manusia.