"Sekarang ini, KPK wajar kalau minta keterangan saya," ujar Deddy di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/12).
Deddy dihadirkan sebagai saksi dalam pengusutan kasus suap perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Deddy mengaku sejak awal sudah melihat ada kejanggalan dari proyek Meikarta. Salah satunya adalah penggunaan lahan yang cukup luas di kawasan strategis provinsi.
"Setiap kawasan strstegis provinsi atau KSP harus ada rekomendasi dari provinsi makanya saya begitu dipromosikan saya katakan, ini apa?" ulasnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi, Neneng Hasanah.
Tiga pejabat lingkungan Pemkab Bekasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat ‎MBJ Nahor; Kepala Dinas DPMPTSP, Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Neneng Rahmi.
Sementara empat lainnya dari pihak swasta yaitu Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen.
[wid]
BERITA TERKAIT: