Mereka sengaja diundang lembaga antirasuah untuk berbagi informasi terkait situasi kerawanan korupsi di lingkup pemerintah daerah.
"Ini awalnya pihak KPK ingin mendengarkan apa sih yang menjadi permasalahan di daerah dan mereka inginkan ada yang incumbent, ada yang dari bupati ada yang dari DPRD ada yang dari walikota, ada yang pernah mantan, ada ya, intinya KPK mengundang kita, saya respons langsung mengadakan silaturahmi lah," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9).
Tjahjo menuturkan, ke depannya KPK berharap para kepala daerah bisa turut melaporkan setiap tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan pemerintahannya masing-masing.
"Kita sama-sama mengedepankan fungsi pencegahan. Dan KPK saya kira akan bisa jalan kalau di samping laporan masyarakat juga teman-teman kepala daerah juga ikut mendukung penuh," imbuhnya.
Adapun sejumlah kepala daerah yang turut hadir tersebut adalah Gubernur - Waki Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta wakilnya Sudirman Sulaiman.
Kemudian, Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Lukman Abunawas.
Hadir juga, Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen. Gubernur-Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.
Serta, Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum.
Ada juga yang datang sendiri tidak dengan wakilnya, yaitu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Jika melihat data sembilan kepala daerah yang baru dilantik Presiden tersebut, praktis hanya Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tinur Viktor Laiskodar dan Josef Nae Soi yang tidak datang dalam pertemuan tersebut.
[lov]
BERITA TERKAIT: