Dia ingin berkonsentrasi dengan duagaan kasus yang menimpanya, yaitu kasus suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.
Ketua DPP Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, pembelaan terhadap setiap kader yang bermasalah hukum memang menjadi komitmen partai berlambang pohon beringin itu.
"Kalau itu sudah menjadi komitmen partai," tegasnya dalam diskusi bertajuk "Dinamika Golkar Pasca Pergantian Mensos" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8).
Pasalnya menurut dia, Golkar memang memiliki Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (Bakumham). Meskipun diakuinya tidak tertutup kemungkinan Idrus nantinya memiliki tim kuasa hukum sendiri di luar yang disiapkan partai.
"Ini memang komitmen partai untuk melakukan pembelaan. Walaupun setiap kader memiliki bantuan hukum juga yang di luar institusi partai," pungkas Sirajuddin.
[rus]