Putusan itu berasal dari Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Tengah yang menguatkan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan menghukum negara di antaranya Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan.
Vonis terhadap Jokowi dan kawan-kawan ini mengacu pada peristiwa kebakaran 2015.
Gugatan itu terdaftar di PN Palangkaraya dengan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk dan diperkuat putusan PT Kalteng dengan nomor 36/PDT/2017/PT PLK, September 2017.
Penggugat menuntut adanya peraturan atau kebijakan terkait dengan pengelolaan lahan serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan, pembangunan rumah sakit, dan permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat.
"Menghukum Tergugat I menerbitkan Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan," demikian kutipan putusan majelis banding.
Seharusnya dari putusan tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan pelbagai koreksi besar-besaran. Namun kebakaran hutan dan lahan belum sirna di Indonesia pada saat musim kemarau tahun ini, seperti di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).
Sejak sebulan terakhir, sebanyak empat warga Kalbar meninggal. Serta kondisi udara di Kalbar di ambang batas kewajaran.
Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, sepanjang tahun 2015-2017, total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkrah untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata) mencapai Rp17,82 triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar.
"Hampir 500 ratus perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif, dan puluhan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan mereka digugat secara perdata," kata Rasio dalam akun Twitter Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Rabu (22/8).
[jto]
Dua tingkat peradilan memerintah kepada Jokowi beserta jajarannya untuk melaksanakan tata kelola penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan. 
.jpg)
