Dalam buku itu tertera nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Dengan nada enteng, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, bahkan meminta wartawan memastikan lebih dahulu apakah benar Ibas tercatat dalam "buku hitam" Novanto.
"Coba tanyakan ke Setya Novanto dulu. Kalau dia bilang itu Ibas, baru kita mengambil langkah. Itu kan bacaannya Abas," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta, Selasa (6/2).
Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu mengaku bahwa pihaknya telah mendengar kabar tak sedap ini. Namun, dia merasa terlalu jauh mengaitkan Ibas dengan kasus E-KTP.
"Apalagi tulisan itu kan sampai sekarang cuma tulisan yang ditebal-tebalin. Kita tidak tahu itu nama siapa. Bisa saja nama Abas," sindirnya.
Ferdinand menjelaskan bahwa saat ini Setya Novanto tengah berusaha agar ditetapkan sebagai justice collabolator (JC) dalam kasus pengadaan E-KTP. Sehingga bukan tidak mungkin mantan Ketua Umum Golkar itu mau melakukan segala cara.
"Memang kami akui ada beberapa nama (politikus) Demokrat disebut. Tapi kan Ibas waktu itu bukan di Komisi II, jadi yang ditulis itu omong kosong saja. Dan itu bukan Mas Ibas," tekannya.
[ald]
BERITA TERKAIT: