Surat Terbuka Untuk Menkumham Yasonna Laoly

LAPORAN:

Jumat, 13 Oktober 2017, 21:45 WIB

Surat Terbuka Untuk Menkumham Yasonna Laoly

Yasonna Laoly/Net

Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro menulis surat terbuka untuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

BERITA TERKAIT:

Surat itu terkait dugaan praktik jual beli jabatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM.

Berikut isi surat terbuka itu selengkapnya:

SURAT TERBUKA KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA BPK. YASONNA HAMONANGAN LAOLY

MENAGIH KOMITMEN MENTERI HUKUM DAN HAM MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN

Bapak Menteri yang terhormat,

Sudah hampir 3 tahun Bapak memimpin Kementrian Hukum dan HAM, program Revolusi Mental akan mengalami kegagalan jika tidak ada pembersihan birokrat-birokrat bermental korup. Kecenderungan ini semakin memperlihatkan kenyataan ketika masih banyak pejabat-pejabat yang bermental korup menyalahgunakan jabatannya untuk merampok uang rakyat. Praktis kondisi ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan institusi yang tidak sehat sehingga merugikan pelayanan publik.

Meskipun ada Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya, kejahatan korupsi terus saja berkembangbiak memproduksi koruptor-koruptor baru dengan berbagai modus. Salah satunya adalah dugaan Praktek korupsi dengan motif JUAL BELI JABATAN yang terjadi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM. Dugaan praktek Jual Beli Jabatan ini di mulai dari penerimaan CPNS hingga yang paling marak adalah Mutasi Jabatan. Kejahatan korupsi ini dilakukan secara sistematis, terstruktur dan berlangsung cukup lama dengan melibatkan oknum-oknum di lingkungan Dirjen Lapas.

Bapak Menteri yang terhormat,

Modus operasinya sangat rapi dan sistematis sehingga bagi awam tidak akan memahami jika pola yang dijalankan oleh oknum-oknum di Dirjen Lapas merupakan bagian dari jaringan kejahatan. JIka kita mengikuti standar operasional procedur terkait Mutasi jabatan di seluruh Indonesia dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat di web resmi Dirjen Pemasyarakatan. Hasil seleksi secara resmi di umumkan secara terbuka. Pelaksanaan Mutasi Jabatan dalam prinsip dasarnya dilakukan secara berkala dalam rangka regenerasi dan rotasi jabatan untuk mewujudkan tata kelola yang sehat.

Namun, sistem yang sudah baku ini telah terjadi kebocoran. Titik kebocoran pertama terjadi ketika sebelum di umumkan hasil seleksi secara terbuka, oknum di bagian kepegawaian Dirjen Lapas membocorkan draft yang lolos seleksi penerimaan mutasi jabatan kepada orang-orang yang terkait dengan jabatan tersebut. Berdasarkan temuan kami dilapangan bahwa penilaian hasil seleksi didasarkan pada rankingisasi, artinya untuk mengisi satu posisi jabatan tertentu terdapat 5 hingga 7 orang yang lolos seleksi. Modus inilah yang kemudian dijadikan alat untuk menjaring calon-calon korban.

Bapak Menteri yang terhormat,

Indikasi berikutnya adalah Hasil kejahatan korupsi dengan modus Jual Beli Jabatan di kumpulkan dalam dua rekening bank atasnama oknum di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Indikasi yang paling sederhana adalah bagaimana mungkin ada pejabat dengan golongan III memiliki lifestyle glamour dan memiliki pendapatan mencapai Rp. 70 lebih per bulan melebihi golongan IV. Tentu patut dicurigai bahwa sumber pendapatannya bersifat ilegal atau melalui praktek-praktek jahat. Fakta ini tentu akan semakin banyak jika jajaran inspektorat jenderal kementrian Hukum dan HAM melakukan audit investigasi untuk melakukan sanksi atas prilaku yang menyimpang ini.

Kemudian hasil kejahatan ini di pergunakan untuk kepentingan kelompok dan ada juga yang di distribusikan ke atasan sebagai bagian dari upeti. Tragisnya, begitu rapinya praktek kejahatan ini yang berlangsung cukup lama sampai aparat hukum tak mampu menyentuh aktor-aktor intelektualnya sampai sekarang dan bahkan kejahatan ini sedang terus berlangsung.

Tidak heran jika persoalan LAPAS semakin kompleks hingga saat ini. Mulai dari rendahnya integritas petugas, maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba, rentan terjadinya perdagangan manusia, mudahnya peredaran alat komunikasi, dan bahkan LAPAS menjadi tempat nyaman bagi Napi Koruptor dalam mengatur proyek-proyek APBN. Bahkan BNN menemukan 72 jaringan Narkoba Internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para Napi terdapat di 39 LP dan 50 persen peredaran narkoba di seluruh Indonesia berasal dari dalam LP. Ini membuktikan bahwa Lapas seakan menjadi zona nyaman bagi pelaku kejahatan dalam mengendalikan semua kejahatan yang dilakukan di luar LAPAS.

Bapak Menteri yang terhormat,

Tidak ada makan siang gratis. Jual beli jabatan telah berbanding lurus pada rendahnya Integritas pejabat di Dirjen Lapas yang sudah mencapai titik nadir. Celah inilah yang dimanfaatkan narapidana dan koruptor untuk mendapatkan perlakuan khusus dengan memberikan suap kepada pejabat terkait di Lapas. Bagi narapidana khususnya koruptor dan atau narkoba untuk mendapatkan uang tidaklah sulit ketika mereka diberikan perlakuan khusus oleh petugas Lapas.

Potret diatas adalah sekelumit gambaran tentang bagaimana penyalahgunaan jabatan terjadi dalam rangka memperkaya diri dan kelompok dengan jalan korupsi jual beli jabatan. Jika praktek ini terus berlangsung sampai mengakar di level rendahan maka akan menjadi bom waktu yang akan meledakan kredibilitas institusi Kementrian Hukum dan HAM.

Oleh karena statemen Menteri Hukum dan Ham beberapa waktu lalu yang akan memberikan sangsi â€œPECATâ€ dan memproses hukum jika terdapat bawahan yang melakukan praktek â€œCALOâ€ terhadap penerimaan CPNS dapat ditindaklanjuti juga terhadap Dugaan Praktek Jual Beli Jabatan melalui â€œMutasi Jabatanâ€ yang melibatkan elit pejabat di Dirjen Lapas. Tanpa penegakan hukum yang tegas maka Hukum sebagai Panglima hanya sekedar slogan kosong tak bermakna. Maka Menteri Hukum dan HAM sudah seharusnya berdiri di garda terdepan untuk membersihkan institusinya dari koruptor-koruptor yang telah menghancurkan kredibilitas kementrian. [sam]