Tuntutan tersebut disampaikan Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil se-Sumatera Utara di gedung Pascasarjana UMSU, Medan (Selasa, 25/4).
Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Trisno Raharjo, membacakan pernyataan sikap tersebut pada acara Konsolidasi Dekan Fakultas Hukum PTM se-Indonesia dan Seminar Independensi dan Akuntabilitas Peradilan Indonesia.
Dalam deklarasi dukungan publik dengan tema "Wujudkan Akuntabilitas Peradilan yang Sesungguhnya" tersebut, mereka juga mendesak percepatan dan pematangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.
"Harus ada jaminan kepentingan publik dan akuntablitas peradilan pada konten di dalamnya," tegas Trisno Raharjo.
Para akademisi dan aktivis ini juga meminta seluruh stakeholder yang ikut andil dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim untuk memastikan rekrutmen hakim melibatkan banyak pihak, evaluasi rutin untuk memastikan kelayakan tugas profesi hakim dan penerapan prinsip shared responsibility sebagai realisasi akuntabilitas peradilan pada manajemen jabatan hakim.
Dalam sikap tersebut, mereka juga mengpresiasi DPR yang telah menjadi inisiator pengusulan RUU Jabatan Hakim. Dewan diharapkan konsisten mewakili suara publik dalam pengelolaan manajemen hakim yang akuntabel dan partisipatif melalui pelibatan banyak pihak.
"Demikian poin-poin deklarasi disampaikan dan dinyatakan dengan jelas di hadapan publik sebagai pesan demi terwujudnya peradilan bersih," tutup Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Juga hadir dalam kesempatan itu, mantan Ketua KPK, yang juga mantan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, anggota Komisi III DPR Raden Muhammad Syafi'i, dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.
[zul]
Dunia peradilan di Indonesia dituntut untuk mewujudkan dan membuktikan kinerjanya dalam memenuhi keadilan yang sesungguhnya demi kembalinya kepercayaan publik. 
BERITA TERKAIT: