Oknum Aparat Bekingi Tempat Prostitusi, Tindak Juga Dong!

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan hal itu di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima menegas­kan, TNI membantu Polri menan­gani ormas-ormas yang bertentan­gan dengan Pancasila.

Untuk itu, dia berjanji menindak tegas anggota TNI yang terlibat ormas anti Pancasila. "Kita diingat­kan Indonesia bukan negara teokra­si, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Tetapi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agamis," kata Panglima.

"Umat beragama di Indonesia pasti bersama-sama, tidak boleh menyudutkan orang maupun kel­ompok agama. Saya sampaikan peserta rapat pimpinan TNI untuk bantu pemerintah," ujarnya.

Panglima juga menegaskan siap membantu Polri menangani ormas-ormas radikal dan bertentangan dengan Pancasila. "Kan sudah saya sampaikan, kami akan bantu, back up Kepolisian dengan cara TNI."

Menjawab pertanyaan pers, Panglima berjanji menindak tegas anggota TNI yang terlibat dalam or­mas radikal atau yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kalau dia melanggar hukum, saya tak peduli (pangkatnya apa). Siapa pun juga, pangkat apa pun juga. Karena panglima tertinggi TNI adalah hukum," tegasnya.

"Presiden mengatakan negara (Indonesia) bukan negara aturan, tapi negara hukum. Berarti tidak boleh melanggar hukum," lanjut Jenderal Gatot.

Nah, pernyataan Panglima TNI akan menindak tegas oknum TNI melindungi atau terlibat dalam or­mas bertentangan dengan Pancasila, ramai direspons netizen.

Di antaranya, pengguna Twitter dengan akun @chaerul988 menunggu Panglima TNI mereal­isasikan janji itu, "Ditunggu real­isasinya pak. Semoga NKRI aman dari ormas-ormas yang meresahkan masyarakat."

Akun @djoko2015 mendu­kung Panglima TNI. "Good job Jenderal, negara tidak boleh kalah dengan preman apapun," cuit @ djoko2015.

Netizen @jack-asli berharap pimpinan TNI menelusuri apakah ada anggota yang terlibat ormas-ormas anarkis dan anti Pancasila. "Bersihkan sampai ke akar-akarnya, jangan bimbang dan ragu pak Gatot," katanya.

Akun @hendrabalink7 juga men­desak Panglima TNI melaksanakan komitmen tersebut, "Jangan cuma bilang akan tindak pak. Tolong re­alisasi dengan tindakan segera."

Akun @darma2 malah meny­indir Kapolri, untuk tegas sep­erti sikap Panglima TNI. Dia menyindir kasus Kapolda Jawa Barat yang diberitakan menjabat pembina ormas yang terkait ka­sus penganiayaan anggota Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, menjabat pembina ormas, Kapolda Jabar bisa disebut membekingi ormas tersebut,

"Kapolda Jabar malah bekingin GMBI. Ormas kere. Gimana nih Kapolri. Contoh tuh panglima," tu­lis akun @darma2.

"Kapolda Jabar kena sindir nih. Pembina kan sama dengan beking resmi lah," ketus akun @ iwankusaja.

Akun @tersnanano menjelaskan, seharusnya semua ormas mentaati peraturan dan hukum di Indonesia. Begitupun, aparat keamanan tidak perlu terlibat melindungi ormas nakal.

"Apapun ormasnya, seharusnya sejalan dengan undang-undang dan falsafah negara. Ormas harus ber­tindak sebagai inspirator, sekaligus pelaku pembangunan, bukan se­bagai beban pembangunan. Kalau kayak gitu, TNI nggak kepakai sa­ma ormas. Karena ormas diterima sama masyarakat," katanya.

Netizen lain menambahkan, jika anggota TNI membina or­mas, sebaiknya ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan taat aturan. "Kalau mau, pilih yang kegiatannya sesuai AD/ART. Serta AD/ART ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila, ngapain dilindungi?" tambah akun @death­schyte.91.

Ada juga netizen yang berko­mentar melebar. Misalnya, akun @ amanogawa09 mendesak Panglima menindak oknum TNI yang menja­di beking tempat prostitusi. "Yang beking tempat esek-esek juga tuh pak, tolong ditindak," katanya.

Akun @Daengazis71 mengata­kan, banyak oknum aparat mem­bekingi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan tempat pros­titusi. "Itu mah udah biasa pak, ten­tara dan polisi selalu jadi bekingan. Mafia saja dibekingin pak, yang penting ada upetinya. Hahaha," komentarnya sinis. ***