KPK Ajak DPR Dan Presiden Bahas Reformasi Lembaga Hukum

Agus menambahkan, persoalan tersebut bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan tangung jawab bersama.

"Ini masalah negara, masalah kita bersama, ya mari kemudian teman-teman DPR ketemu dengan presiden untuk melakukan reformasi secara mendasar di MA karena kejadiannya terlalu banyak. Kalau kejadian seperti itu kan seperti kita bilang itu gunung es. Berarti kan banyak sekali," ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/5).

Agus menilai, ada sebuah kesalahan dari sistem rekrutmen hakim, mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan penegak hukum. Selain itu belum berjalannya transparansi penanganan perkara mengakibatkan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat besar. Sebab, jika dilihat dari penghasilan, negara sudah memberikan gaji yang lebih untuk para pegawai lingkungan hukum dan penegak hukum. Namun masih ada saja oknum yang melakukan korupsi.

"Kemampuan negara hari ini rasanya sudah cukup memberi pendapatan gaji. Tapi kok mereka masih melakukan itu. Itu berarti kan mengenai rekrutmen hakim, mengenai rotasi, mutasi, mengenai penanganan perkara yang harus lebih transparan. Itu kan penting. Oleh karena itu, KPK akan mencoba minta banyak pihak untuk duduk bersama membicarakan ini," jelasnya. [wah]