Polisi Didorong Periksa Aksa Mahmud dan Erwin Aksa

Pertemuan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa yang merupakan Ipar dan keponakan JK tersebut ‎menciptakan kegaduhan yang bisa menyebabkan konflik, apalagi berkaitan dengan perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.

Polri menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, sebagai penjaga situasi keamanan dan ketertiban harus turun tangan agar kegaduhan itu tidak memunculkan konflik.

"Ini sejak kasus 'Papa Minta Saham' ramai dibicarakan di dunia maya, sekarang giliran tudingan masyarakat terhadap JK bahwa keluarganya juga ikut terlibat dalam urusan perpanjangan kontrak Freeport," kata Neta S Pane, Kamis (24/12).

Untuk itu Polri menurutnya perlu juga memeriksa dan melanjuti pemeriksaan terhadap aktor-aktor yang diduga terlibat pada kasus ini.

"Kan ada SE Kapolri tentang ujaran kebencian, dan sekarang semua pihak saling tuduh baik di media maupun sosial media. Nah, polisi harusnya memeriksa mana dari tuduhan itu yang benar dan mana yang tidak. Periksa semua pihak yang terlibat. Kalau yang menuduh JK terlibat maka harus diperiksa dan kalau tuduhan itu benar maka polisi harus menindaklanjutinya," tegasnya.

Polisi juga menurutnya harus memeriksa apakah kegaduhan kasus 'Papa Minta Saham' yang melibatakan mantan Ketua DPR Setya Novanto karena dituduh meminta saham Freeport dan mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla benar adanya.

Jangan sampai menurutnya Novanto hanya dijadikan korban untuk menutupi perilaku keluarga wakil presiden yang meminta saham.

"Jangan sampai Setya Novanto dijadikan korban yang dimakan oleh 'buaya' karena mengganggu waktu makan 'buaya' dan berupaya merebut bangkai dari mulut 'buaya' yang sedang menyantapnya," kata Neta.

Kalau hal itu yang terjadi, maka Polisi ujarnya, bisa menggunakan kewenangannya memeriksa ipar dan keponakan Jusuf Kalla.

"Dengan demikian bisa ketahuan apakah pertemuan mereka dengan Jim Bob itu dalam rangka meminta saham juga, atau lainnya. Kalau tidak diperiksa yah mana kita tahu. Setya Novanto saja diperiksa oleh DPR kan," tukas Neta. [rus]