Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, bukan tidak mungkin hal tersebut dipolitisasi dan tidak mengedepankan azas hukum. Apalagi, Jaksa Agung HM Prasetyo berasal dari Partai NasDem.
"Ini Jaksa Agungnya (JA) politik sebenarnya, kalau Jaksa Agung politik yang seperti ini, bukan Jaksa Agung yang mau menegakkan hukum, JA nya dari partai politk jadi segala sesuatunya berangkat dari kepentingan politik. Kalau JA itu mau menegakkan hukum, ya harusnya berangkat dari hukum," ungkapnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12).
Sejatinya, Politisi Gerindra ini mengatakan, Jaksa Agung seharusnya tidak masuk dalam partai politik, karena dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan azaz hukum.
"JA itu harus orang yang dari non politik, dari karir, dari dalam lah, orang berjuang dan berkarir di Kejaksan Agung. Selain itu harus orang yang terbaik, kalau ini kan sudah di luar kemudian ditarik kembali. Jadi pasti kepentingan parpolnya kencang, kepentingan partai Nasdem di situ," paparnya
Fadli juga mengaku sudah mengatakan langsung ke Presiden Jokowi untuk tidak memilih Jaksa Agung dari Parpol.
"Itu hukum menjadi subordinasi politik, hukum menjadi di bawah kepentingan politik, itu bahayanya," tutup orang dekat Prabowo Subianto ini.
[sam]
BERITA TERKAIT: