Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen. Dia ingatkan, saat ini Bareskrim Polri tengah menangani beberapa kasus korupsi, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane senilai Rp 45 miliar di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Samuel tegaskan, Bareskrim Polri sudah menunjukkan kinerja yang baik. Maka seharusnya lingkungan Istana Presiden mendukung kinerja tersebut, sebab masyarakat mendukung upaya-upaya pemberantasan tindak pidana yang menggerogoti uang negara dalam jumlah sangat besar.
"Ini kan yang diselamatkan uang negara, uang rakyat, jadi janganlah dikaitkan-kaitkan dengan hal-hal lain kalau Bareskrim bertindak," tegas Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) itu, Rabu (2/9).
Menurut Samuel, langkah Bareskrim Polri saat menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat lalu, pasti telah didahului penyelidikan sehingga kemudian ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Kalau tidak demikian, mustahil Bareskrim Polri mendapat izin pengadilan untuk melakukan penggeledahan.
Namun demikian, Samuel berharap agar Bareskrim dapat bertindak cepat dengan menahan pihak-pihak terkait agar tidak menghilangkan alat bukti atau kabur ke luar negeri.
Samuel pun yakin, jika benar Buwas dicopot dari Kabareskrim, itu adalah akibat tekanan oknum di lingkaran Istana yang kepentingannya terganggu.
[ald]
BERITA TERKAIT: