Demokrat Tolak Semua Opsi Pemanggilan Boediono

Demokrat menolak semua opsi tersebut.

"Demokrat jelas sikapnya, bahwa pemanggilan itu sangat tidak setuju. Karena Demokrat merasa subtansi apa yang sudah dibutuhkan dari Pak Boediono itu sudah jelas," jelas anggota Timwas Century dari Demokrat Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 27/2).

Karena, jelas anggota Komisi XI DPR ini, Wakil Presiden tersebut sudah dua kali diundang ke DPR. Pertama, saat Pansus masih bergulir, yang kedua Timwas.

"Pak Boediono sudah menyampaikan semuanya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, janganlah melakukan pemaksaan dengan berlindung di balik kewenangan parlemen. Saya tidak sepakat, saya akan lawan. Karena itu tidak mencerminkan asiprasi rakyat," jelasnya.

Terkait pernyataan Boediono bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengucurkan dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan hal yang baru.

"Dari dulu UU-nya begitu bahwa LPS bertanggung jawab kepada presiden. Bukan hal yang baru. Apa yang disampaikan Pak Boediono itu memang sesuai UU," tegasnya terkait salah satu hal yang ingin diklarifikasi oleh Timwas kepada Boediono.

Sebelumnya, anggota Timwas Century Prof. Hendrawan Supratikno menjelaskan, ada empat opsi terkait pemanggilan ketiga Boediono. Pertama, surat panggilan ketiga dilayangkan sekaligus meminta Kepolisian untuk mendatangkan Boediono. "Kedua, pemanggilan ketiga sambil meminta Satpam DPR dengan pengawalan Kepolisian mendatangkan Pak Boed," jelas politikus senior PDIP ini.

Ketiga, kembali melayangkan surat panggilan ketiga. Tapi waktunya dimundurkan sampai setelah tanggal 20 Oktober 2014. Artinya setelah Boediono tidak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden.

"Keempat, mengadakan pertemuan di satu tempat yang sifatnya netral agar Pak Boed nyaman karena yang bersangkutan tidak merasa diadli. Pertemuan itu sifatnya silaturrahmi kebangsaan," demikian Hendrawan. [zul]