"Kemlu agar segera mengambil langkah diplomatik darurat untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0,” tegas Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Ustaz Bachtiar Nasir, Senin, 18 Mei 2026.
UBN menekankan, armada tersebut murni misi sipil yang membawa bantuan logistik kemanusiaan serta pesan solidaritas global bagi rakyat Gaza, bukan sebuah operasi militer.
Oleh karena itu, tindakan pengepungan dan intersepsi paksa yang dilakukan militer Israel di perairan internasional dinilai sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM).
Ia mengingatkan bahwa para delegasi asal Indonesia membawa amanah besar dari masyarakat tanah air untuk membela rakyat Palestina yang kini terjebak di bawah blokade ketat dan krisis berkepanjangan.
Tak hanya menuntut ketegasan pemerintah pusat, tokoh ulama ini juga mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta lembaga HAM internasional untuk segera turun tangan.
Dunia internasional harus menekan Israel agar menghentikan aksi premanisme di laut terhadap kapal sipil, sekaligus membebaskan seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan.
Ustaz Bachtiar Nasir turut menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk merapatkan barisan, memperkuat solidaritas, serta memberikan dukungan moral bagi para relawan yang berada di atas kapal.
“Jangan biarkan para relawan kemanusiaan menghadapi kekuatan militer tanpa suara pembelaan dari dunia,” cetus Ustaz Bachtiar Nasir.
Kendati demikian, ia mengimbau masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah kabar yang beredar. Ia meminta publik berhati-hati dalam menyebarkan informasi terkait insiden ini dan wajib mengutamakan sumber yang valid demi menjaga keselamatan para delegasi di lapangan.
Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah diplomasi darurat atas intersepsi angkatan laut Israel terhadap kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang di dalamnya terdapat Warga Negara Indonesia (WNI). 
BERITA TERKAIT: