Seorang pegawai rumah sakit di Teheran, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan, menyebut sejumlah komandan dan personel IRGC datang bersama tim pengamanan dan mengadakan sesi diskusi yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
“Kehadiran individu-individu ini, beserta unit pengawal mereka, telah membuat staf khawatir karena pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah medis,” ujarnya kepada
Iran International, seperti dikutip Minggu, 22 Februari 2026.
Laporan muncul di tengah tudingan lama bahwa aparat keamanan memanfaatkan institusi publik saat gelombang protes 8 dan 9 Januari lalu.
Sejumlah saksi dan media lokal kala itu melaporkan adanya tembakan dari dalam gedung pemerintahan dan dari atap rumah sakit di Gorgan, serta penggunaan sekolah di beberapa kota untuk menempatkan pasukan dan menahan demonstran.
Analis politik Jamshid Barzegar menilai pola tersebut bukan hal baru dalam praktik keamanan Iran. Menurutnya pemindahan fungsi komando ke risiko medis berisiko besar bagi warga sipil.
“Ketika para komandan memasuki rumah sakit dengan tim perlindungan dan mengadakan pertemuan non-medis, mereka secara efektif menyandera pasien dan staf medis demi pertimbangan keamanan mereka sendiri,” tegasnya.
Pengacara hak asasi manusia Hossein Raisi juga mengingatkan potensi pelanggaran hukum internasional.
“Pihak mana pun yang dengan sengaja mengubah situs sipil menjadi pusat aktivitas militer selama konflik bersenjata merupakan kejahatan perang,” ujarnya.
Raisi menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan semua pihak meminimalkan dampak terhadap warga sipil.
“Jika korban jiwa terjadi karena warga sipil sengaja terkena risiko, tanggung jawab dapat dibebankan pada mereka yang menciptakan situasi tersebut serta pada mereka yang melancarkan serangan yang melanggar hukum," paparnya.
Sejumlah personel Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) diisukan menggelar pertemuan di dalam rumah sakit dalam beberapa hari terakhir. 
BERITA TERKAIT: