Mengutip pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Kerajaan, Rabu, 12 November 2025, disebutkan bahwa pertemuan tersebut dipimpin oleh tiga penasihat Raja, yakni Talb Fassi Fihri, Omar Azziman, dan Fouad Ali El Himma, serta dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Urusan Diaspora Maroko.
“Sesuai dengan Instruksi Tinggi Yang Mulia Raja, pertemuan ini dikhususkan untuk memperbarui dan merinci formulasi inisiatif otonomi, dalam kerangka kedaulatan Maroko,” demikian bunyi pernyataan resmi kerajaan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Raja yang disampaikan dalam pidato kepada rakyat pada 31 Oktober 2025, setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797 yang memperkuat posisi Maroko dalam penyelesaian isu Sahara.
Diktakan bahwa pertemuan ini juga mencerminkan komitmen Raja Mohammed VI terhadap pendekatan partisipatif dan konsultasi luas dalam setiap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan nasional.
“Para Penasihat Yang Mulia Raja menyampaikan kepada para pimpinan partai politik yang hadir tentang kesediaan Raja untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai isu krusial ini bagi seluruh rakyat Maroko,” lanjut pernyataan itu.
Para pimpinan partai yang hadir menyambut baik perkembangan positif terkait isu Sahara Maroko dan menyatakan kebanggaan atas keputusan Raja yang melibatkan lembaga-lembaga nasional serta berbagai kekuatan bangsa dalam penyusunan visi terpadu mengenai otonomi Sahara.
Mereka juga menegaskan komitmen untuk mendukung penuh kepemimpinan dan upaya berkelanjutan Raja Mohammed VI dalam membela hak sah Maroko atas Sahara, yang kini semakin diakui oleh komunitas internasional sebagai solusi realistis dan berkelanjutan.
BERITA TERKAIT: