Thailand Tutup Sementara Perbatasan dengan Kamboja

Berdasarkan keterangan dari otoritas di Provinsi Chanthaburi, wilayah timur Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja, penyeberangan di dua pos perbatasan resmi "ditangguhkan sementara".

Langkah penutupan tersebut diambil menyusul adanya ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan Thailand setelah insiden baku tembak yang menewaskan satu tentara Kamboja.

Belum ada kejelasan sampai kapan larangan melintas ini akan diberlakukan. Namun, pemerintah Thailand menegaskan bahwa aktivitas perdagangan tetap diperbolehkan. Para pekerja Kamboja juga masih diizinkan untuk memasuki wilayah Thailand seperti biasa.

Dalam pernyataan militer Thailand, bentrokan terbaru terjadi ketika pasukan Kamboja diduga melepaskan tembakan lebih dahulu di wilayah dekat Provinsi Ubon Ratchathani pada Rabu, 28 Mei 2025. 

Militer Thailand kemudian membalas serangan tersebut yang memicu kontak senjata selama sekitar 10 menit.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, menyayangkan sikap keras kepala pihak Kamboja yang enggan menurunkan tensi militer.

“Sangat disesalkan Kamboja telah menolak usulan untuk menarik pasukan bersenjatanya dari lokasi berselisih," kata Phumtham dalam pernyataan resminya.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama menyangkut wilayah kuil kuno Preah Vihear yang kaya nilai sejarah.

Pada 2013 lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) telah memutuskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari kedaulatan Kamboja. Namun, Thailand menyatakan tidak menerima yurisdiksi ICJ untuk saat ini.

Perselisihan antara dua negara Asia Tenggara ini pertama kali meletus pada 2008 dan menewaskan sedikitnya 28 orang. Meski demikian, Bangkok mengaku tetap berkomitmen menyelesaikan konflik tersebut secara damai.

“Thailand telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan Kamboja melalui upaya damai sesuai dengan hukum internasional dan perjanjian serta memorandum terkait," tulis pernyataan otoritas pertahanan.