Seruan ini disampaikan di tengah upaya mediasi gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat.
Dalam pertemuan dengan anggota Dewan Keamanan Rusia pada Jumat 14 Maret 2025, Putin menuduh pasukan Ukraina melakukan kejahatan terhadap warga sipil di Kursk.
Namun, ia menegaskan bahwa Rusia akan mematuhi permintaan Presiden AS Donald Trump untuk tidak membunuh tentara yang menyerah dan menjamin perlakuan yang sesuai dengan hukum internasional serta hukum Rusia.
“Kami memahami permintaan Presiden Trump untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap tentara Ukraina. Jika mereka meletakkan senjata dan menyerah, keselamatan mereka akan dijamin,” kata Putin, seperti dikutip
CNN pada Sabtu 15 Maret 2025.
Gencatan Senjata Tertunda, Putin Dinilai Sengaja Tunda Negosiasi
Seiring dengan semakin terdesaknya pasukan Ukraina di Kursk, banyak pihak menduga Putin sengaja menunda pembicaraan terkait proposal gencatan senjata yang diajukan AS hingga wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia.
Sebelumnya, Ukraina telah menyetujui gencatan senjata selama 30 hari di seluruh garis depan setelah berdiskusi dengan AS di Arab Saudi. Namun Rusia dianggap terus mengulur waktu.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri meragukan keseriusan Putin dalam mencapai perdamaian. Melalui unggahan di platform X, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina hanya menginginkan Rusia menghentikan agresi dan menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.
“Putin tidak bisa keluar dari perang ini karena itu akan membuatnya kehilangan segalanya. Itulah sebabnya dia kini berusaha menggagalkan negosiasi dengan memberikan syarat yang sangat sulit dan tidak masuk akal sejak awal,” kata Zelensky.
Zelensky juga mendesak AS dan negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Rusia untuk mengambil langkah nyata guna menghentikan perang yang telah berlangsung bertahun-tahun ini.
Dia dijadwalkan menghadiri pertemuan virtual dengan para pemimpin Eropa dan NATO pada Sabtu ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, untuk membahas dukungan lebih lanjut bagi Ukraina.
BERITA TERKAIT: