Ortega Ingin Jabatan Istrinya Disetarakan dengan Presiden Nikaragua

Ortega mengajukan reformasi konstitusional yang secara resmi akan menjadikan istrinya yang awalnya menjabat sebagai wakil presiden akan disetarakan dengan presiden atau di Nikaragua disebut dengan co-presiden atau presiden bersama.

Mengutip Associated Press pada Kamis, 21 November 2024, pengajuan reformasi konstitusional Ortega kemungkinan besar akan disetujui karena partai pengusung mereka Sandinista telah mengendalikan parlemen dan seluruh lembaga pemerintah.

Selain kenaikan jabatan sang istri, Ortega juga berusaha memperpanjang masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi enam tahun dan RUU lain diajukan untuk melarang semua pihak menerapkan sanksi Barat di Nikaragua.

Kantor sekretaris jenderal Organisasi Negara-negara Amerika mengecam reformasi konstitusional yang diusulkan.

"Usulan reformasi tidak sah dalam bentuk dan isi, itu hanya merupakan bentuk pelembagaan yang menyimpang dari kediktatoran perkawinan di negara Amerika Tengah dan merupakan serangan definitif terhadap aturan hukum yang demokratis," tegas pernyataan itu.

Kelompok pembangkang termasuk Aliansi Universitas Nikaragua dengan cepat mengecam tindakan tersebut, menyebutnya sebagai perpanjangan masa jabatan rezim Ortega.

"Mereka melembagakan nepotisme dan penindasan, menghancurkan supremasi hukum. Demokrasi menghadapi ancaman terbesarnya," tulis organisasi tersebut di platform media sosial X.

Manuel Orozco, direktur program migrasi, remitansi, dan pembangunan di Inter-American Dialogue, menyebut reformasi yang diusulkan Ortega Tlebih dari sekadar formalisasi persetujuan atas keputusan untuk mengamankan posisi jabatan presiden berikutnya untuk istrinya Murillo dan keluarga mereka.

Usulan Ortega muncul di tengah tindakan keras yang terus dilakukan oleh pemerintah Ortega sejak protes sosial massal pada tahun 2018 yang ditindak dengan keras oleh pemerintah.

Pemerintah Nikaragua telah memenjarakan para musuh, pemimpin agama, jurnalis, dan banyak lagi, lalu mengasingkan mereka, mencabut kewarganegaraan dan harta benda Nikaragua milik ratusan orang.

Sejak tahun 2018, pemerintah telah menutup lebih dari 5.000 organisasi, sebagian besar bersifat keagamaan, dan memaksa ribuan orang meninggalkan negara itu.