Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Anggota Parlemen Inggris Desak David Lammy Tidak Tunduk pada Tekanan Beijing

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jonris-purba-1'>JONRIS PURBA</a>
LAPORAN: JONRIS PURBA
  • Selasa, 05 November 2024, 00:11 WIB
Anggota Parlemen Inggris Desak David Lammy Tidak Tunduk pada Tekanan Beijing
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy
rmol news logo Tujuh anggota dan seorang mantan anggota Parlemen Inggris yang dikenai sanksi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) meminta Menteri Luar Negeri David Lammy penindasan yang dialami Muslim Uighur hanya untuk menjalin kesepakatan bisnis dengan Beijing.

Di antara delapan politisi yang memperingatkan Perdana Menteri Lammy itu adalah mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith, mantan menteri Neil O’Brien, dan Tom Tugendhat.

Mereka mengingatkan bahwa PBB menduga Beijing menjadikan minoritas Uighur sebagai sasaran penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Beijing juga melakukan kerja paksa di Xinjiang.

Dalam surat kepada Menteri Luar Negeri, yang pertama kali dilihat oleh The Spectator, mereka menulis, “Kita masing-masing lebih suka tetap dikenai sanksi yang tidak adil oleh PKT daripada menghina penderitaan komunitas Uighur dengan membandingkan kekejaman genosida yang mereka alami dengan apa yang telah terjadi pada kita.”

Daily Maily melaporkan, surat tersebut juga mencatat bagaimana Partai Buruh “berdiri teguh bersama komunitas Uighur dalam oposisi” dan mendesak mereka untuk “menjelaskan kepada komunitas Uighur bahwa banyaknya nyawa yang hancur di Xinjiang berarti sesuatu”.

Ada kekhawatiran dari beberapa anggota parlemen bahwa para menteri akan “bersikap lunak” terhadap Tiongkok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan upaya menekan Beijing dalam hal hak asasi manusia.

Minggu ini Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds mengatakan Pemerintah ‘terbuka’ untuk menghidupkan kembali Komisi Ekonomi dan Perdagangan Gabungan Inggris-Tiongkok – yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral setelah dibekukan oleh Pemerintah sebelumnya. rmol news logo article
EDITOR: JONRIS PURBA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA