Usai Jadi Menlu RI, Retno Marsudi Siap Ampu Jabatan Langka di PBB

Penunjukkan Retno diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres pada Jumat (13/9).

Dalam sebuah pernyataan, Menlu Retno menyebut jabatan baru yang akan diampunya tersebut cukup langka, karena ia adalah orang Indonesia pertama yang mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB.

"Merupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia ditunjuk oleh sekretaris Jenderal PBB, sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air," ujar Retno dalam pesan video di kanal Youtube MoFA Indonesia.

Walaupun penunjukkan dilakukan hari ini, tetapi menurut penuturan Retno dirinya baru bisa menjalankan tugas sebagai special envoy pada awal bulan November, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menlu RI.

"Saya baru akan mulai bekerja pada 1 November 2024 setelah tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selesai," paparnya.

Menlu RI juga telah berkonsultasi dan memperoleh izin dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberi dukungan terhadap penunjukkan bersejarah tersebut.

Perempuan berusia 61 tahun itu yakin bahwa dengan pengamalannya di dunia diplomasi selama hampir 40 tahun dan sebagai Menlu RI selama 10 tahun mampu digunakan secara maksimal untuk tugas yang lebih besar di kancah global.

"Bismillah. Semoga saya dapat menjalankan tugas internasional ini dengan baik mohon doa restunya. Terima kasih," ucap Retno.

Dikatakan Menlu, penunjukkan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air dilakukan sebagai implementasi dari mandat yang diberikan UN water conference 2023.

Beberapa mandat yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air atau water agenda termasuk tindak lanjut hasil water conference PBB tahun 2023

2. Meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan sinergi antara berbagai proses internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan target terkait air seperti SDGs 6 dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030

3. Menjadikan masalah air menjadi agenda politik utama baik di dalam maupun di luar PBB, memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong agar pemenuhan target terkait air dapat dilakukan demi tercapainya perdamaian pembangunan dan hak asasi manusia.

Menlu menekankan bahwa air bukan saja masalah teknis namun juga masalah politik.

"Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tidak saja akan melemahkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu masyarakat, ekonomi atau lingkungan hidup namun juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia perdamaian dan keamanan," tugasnya.

Data menunjukkan bahwa 2,1 miliar orang tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola secara aman. Sekitar 4,5 miliar tidak memiliki akses ke layanan sanitasi yang dikelola dengan aman.

Kelangkaan air sudah mempengaruhi 4 dari setiap 10 orang. Kemudian 90 persen dari semua bencana alam terkait dengan isu air dan 80 persen air limbah mengalir kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali.