South China Morning Post melaporkan, pengurangan jumlah guru berdampak pada kemampuan negara itu menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Dengan tenaga kerja yang sangat besar, terutama di kalangan kaum muda, menciptakan lapangan kerja yang cukup menjadi semakin sulit.
Otoritas pendidikan di provinsi timur Jiangxi, misalnya, menginformasikan bahwa posisi guru prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah tahun ini akan dipotong sebesar 54,7 persen menjadi 4.968. Angka ini kurang dari sepertiga dari perekrutannya dua tahun lalu.
Sementara di provinsi tetangga Hubei, pekerjaan guru sekolah telah turun seperlima selama periode yang sama.
Alasan utama penurunan ini tampaknya adalah menurunnya jumlah anak sekolah, karena Tiongkok mengalami periode kesuburan "sangat rendah", dengan kurang dari 1,4 kelahiran hidup per wanita selama seumur hidup.
Menurut otoritas Jiangxi, jumlah anak usia 0-15 tahun di provinsi tersebut telah menurun dalam empat tahun terakhir, dengan penurunan sebesar 480.900 tahun lalu. Ini merupakan penurunan terbesar sejak 2020.
Dengan penurunan jumlah siswa, departemen tersebut telah menetapkan bahwa sumber daya pendidikan perlu direstrukturisasi. Keputusan ini diambil karena 20 persen sekolah pedesaan dengan jumlah siswa kurang dari 100 telah ditutup.
Keadaan yang sama terjadi di provinsi Hunan di Tiongkok bagian tengah. Tahun lalu otoritas pendidikan mengumumkan tidak akan ada taman kanak-kanak baru yang dibangun di daerah pedesaan.
Terutama, jumlah total anak di taman kanak-kanak Hunan menurun sebesar 14,79 persen menjadi 319.400 pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun lalu.
Kondisi serupa terjadi di seluruh negeri, dengan data nasional menunjukkan penurunan jumlah anak prasekolah untuk tahun ketiga berturut-turut.
Laporan Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa jumlah taman kanak-kanak pada tahun sebelumnya kurang dari 275.000, atau turun 14.800 dari tahun 2022. Jumlah pendaftar menurun pada periode yang sama sebesar 5,35 juta menjadi 40,9 juta.
BERITA TERKAIT: