Setelah Serangan Ransomware China Luncurkan Tekanan Baru, Presiden Palau Meradang

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Nikkei Asia di sela-sela Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik ke-10 (PALM10) di Tokyo, Whipps mengatakan insiden tersebut telah menunjukkan tekanan Tiongkok terhadap negara sekutu Taiwan itu ke tingkat yang lebih baru.

"Kami belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya," kata Whipps, dikutip dari Nikkei Asia.

"Jika menyangkut hubungan ekonomi dan sebagainya, tidak pernah ada masalah di masa lalu, tetapi ini merupakan hal baru karena menyangkut pariwisata atau upaya untuk mencegah peluang," ujarnya.

Mei lalu, China telah menolak visa delegasi Palau untuk memasuki Makau guna menghadiri konferensi internasional untuk agen perjalanan. Whipps mengatakan hal itu dilakukan karena hubungan diplomatik Palau dengan Taiwan.

Selain itu, Whipps juga menuduh adanya keterlibatan China atas dua serangan siber besar pada bulan Maret, yang terungkap pada bulan Juni dan telah mengakibatkan ribuan dokumen pemerintah dicuri dan dirilis di web gelap.

Whipps mengatakan bahwa awal Juli ini serangan lain telah menargetkan sistem bea cukai dan perlindungan perbatasan negaranya, yang ia yakini dimaksudkan untuk mengganggu kedatangan wisatawan.

Namun Presiden mengatakan, serangan siber kedua dapat dicegah berkat dukungan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Taiwan yang membantu Palau dalam meningkatkan sistem elektroniknya.

"Para pejabat tidak dapat sepenuhnya memastikan bahwa upaya untuk mengganggu sistem imigrasi itu terkait dengan China tetapi tampaknya memang demikian," ujarnya.

Sebelumnya China juga dituding telah meningkatkan serangan sibernya terhadap Taiwan. Biro Keamanan Nasional (NSB) mengungkapkan serangan siber telah meningkat hingga mencapai 2,5 juta sehari menjelang pelantikan presiden.

Setelah pemilihan presiden dan legislatif pada tanggal 13 Januari, badan intelijen tersebut menemukan bahwa China melancarkan 1 juta serangan siber setiap hari.

Palau adalah salah satu dari sedikit negara tersisa yang memelihara hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Negara kecil dengan penduduk sekitar 20.000 orang itu juga merupakan satu dari tiga negara dalam asosiasi bebas dengan Amerika Serikat, yang memberikan jaminan keamanan dan bantuan ekonomi dan mendapat akses untuk militernya sebagai imbalannya.