Mengutip
AFP pada Rabu (24/4), pemerintah Ukraina sengaja menghentikan sementara layanan konsuler bagi pria usia tempur yang tinggal di luar negeri.
Penyetopan layanan ini akan membuat warga Ukraina tidak bisa memperbarui izin tinggal, sehingga mau tidak mau harus kembali ke Ukraina.
"Kementerian Luar Negeri Ukraina mengumumkan penangguhan sementara penerimaan permohonan baru untuk layanan konsuler bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun," ungkap laporan tersebut.
Kebijakan itu berkaitan dengan undang-undang mobilisasi tentara Ukraina yang akan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei mendatang.
Undang-undang tersebut bertujuan untuk merombak sistem mobilisasi, termasuk dengan memperketat hukuman terhadap para penghindar wajib militer.
Laki-laki Ukraina dilarang meninggalkan negaranya sejak invasi dimulai, dengan beberapa pengecualian.Tetapi banyak di antara mereka yang sudah tinggal lama di luar negeri.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan bahwa tinggal di luar negeri tidak membebaskan warga negara dari kewajiban mereka membela tanah air.
"Wajib militer secara adil akan diterapkan pada pria yang berada dalam usia wajib militer di Ukraina dan luar negeri," kata dia.
Kepala Grup Helsinki cabang Ukraina, Oleksandr Pavlichenko menilai langkah Ukraina dapat berdampak negatif terhadap reputasi Kyiv di luar negeri.
Seorang ekonomi bernama Sergiy Fursa menuduh pemerintah bertindak berdasarkan populisme yang berisiko memecah belah masyarakat.
Pemerintah Ukraina membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengesahkan undang-undang yang memfasilitasi mobilisasi.
Namun anggota parlemen mendapat kecaman karena membatalkan klausul yang memungkinkan tentara yang bertempur selama lebih dari 36 bulan untuk kembali ke negaranya.
Undang-undang baru ini dirancang untuk meningkatkan potensi pertempuran di Ukraina, namun telah menimbulkan kemarahan di negara yang kelelahan karena lebih dari dua tahun berjuang melawan pasukan Rusia.
BERITA TERKAIT: