Menurut laporan AidData, sebuah laboratorium penelitian di William & Maria, diketahui bahwa China telah merombak beberapa sistem BRI untuk mengurangi risiko gagal bayar utang, investasi terganggu hingga potensi kerusakan reputasi negara.
Meski setengah dari proyek BRI telah dilunasi, tetapi sekitar 19 persen peminjam mengalami keterlambatan pembayaran pada 2021, naik 7 persen dari tahun 2000.
"China memfokuskan kebijakan BRI pada peminjam yang tertekan, proyek-proyek bermasalah, dan sumber reaksi publik di negara-negara Selatan," ungkap Aid Data, seperti dikutip dari
The Hill pada Sabtu (11/11).
Oleh sebab itu China mulai beralih dari proyek unggulan BRI yakni pinjaman proyek infrastruktur menjadi pinjaman penyelamatan darurat.
Kebijakan itu kemungkinan China memastikan bahwa negara peminjam memiliki cukup uang tunai untuk melunasi utang proyek infrastruktur.
Pergeseran ini terjadi ketika Amerika Serikat dan sekutunya telah meningkatkan pinjaman mereka ke negara-negara berkembang untuk membendung pengaruh China.
Pada tahun 2021, AS berkomitmen meminjamkan dana sebesar 61 miliar dolar AS kepada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
BERITA TERKAIT: