Cost Share Mandek Hambat Kelanjutan Kerjasama Jet Tempur KFX/IFX

Salah satu pilot asal Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan, Letnan Kolonel Ferrel Rigonald dari TNI Angkatan Udara, mengaku belum banyak dilibatkan dalam proyek KFX/IFX, yang ditengarai akibat cost share yang belum dipenuhi pemerintah Indonesia.

"Keterlibatan kami di sini sangat minim. Hanya sebagai penonton setia. Ini kemungkinan berkaitan dengan cost share yang terkendala," kata Ferrel saat mengikuti seminar program kerjasama jet tempur KFX/IFX (KF-21) melalui Zoom Meeting pada Selasa (31/10).

Menurut Ferrel, jika saja pemerintah dapat segera membayar cost share sesuai dengan yang dijanjikan, maka Korea Selatan akan menjalankan proyek KFX/IFX sesuai dengan yang direncanakan.

"Kami tidak terlibat aktif, tidak sesuai dengan project agreement. Dari pihak Korea ada beberapa hal yang tidak dilakukan. Mudah-mudahan bisa berubah setelah pembayaran cost share," ungkapnya.

Menurut Ferrel, waktu sudah hampir habis untuk Indonesia bisa mencapai target produksi KFX/IFX pada 2026 mendatang. Tetapi pemerintah tetap harus berfokus agar Indonesia bisa mencapai kemandirian di bidang alutsista lewat kerjasama tersebut.

"Kita harus mengejar bagaimana PTDI  bisa memiliki kemampuan untuk membeli 48 pesawat ke Indonesia dan menuju kemandirian alutsista kita," ujarnya.

Dia meyakinkan bahwa selama satu tahun di Korea, banyak ilmu yang bisa dapatkan meskipun baru sebatas observer.

"Bayangkan jika kami terlibat aktif. Akan ada lebih banyak transfer knowledge yang bisa Indonesia dapatkan dari Korea Selatan," tambahnya.

Indonesia memiliki masalah finansial untuk melakukan kewajibannya menanggung cost share 20 persen dari proyek jet tempur dengan Korea Selatan. Sementara 60 persen keseluruhan biaya proyek yang mencapai 8,8 triliun won atau setara Rp100 triliun menjadi tanggung jawab pemerintah Korea Selatan.

Masih ada perbedaan dengan Korea Selatan mengenai cost share dan term pembayaran berapa lama Indonesia bisa membayar. Dari Rp 18 triliun yang dijanjikan Indonesia, pemerintah baru membayar Rp 3 triliun dan sisanya masih dicicil hingga tahun 2026.