Hal tersebut diumumkan Departemen Dalam Negeri yang mengurusi lahan pemerintah federal, sebagai upaya untuk mengurangi masalah lingkungan.
“Sampah plastik adalah masalah lingkungan yang menjadi prioritas,” tegas pernyataan dari badan tersebut.
Seperti dimuat
Malay Mail, Jumat (29/9), kebijakan itu dibuat karena sebagian besar sampah sekali pakai diketahui banyak dihasilkan dari taman nasional, suaka margasatwa, lahan konservasi yang dikelola pemerintah federal.
“Plastik, termasuk produk plastik sekali pakai yang tidak perlu dan mudah diganti, berdampak buruk pada ikan dan satwa liar di seluruh dunia,” tambah Departemen Dalam Negeri, seraya mencatat bahwa kurang dari 10 persen plastik yang pernah diproduksi telah didaur ulang, dan tingkat daur ulang tidak meningkat.
Botol air, tas, dan peralatan makan nantinya akan menjadi sasaran utama dari penghentian penggunaan plastik sekali pakai tersebut, dengan semua biro dan kantor pemerintah telah menyelesaikan rencana pengadaan berkelanjutan.
Langkah ini berasal dari inisiatif Menteri Dalam Negeri AS, Deb Haaland, pada tahun 2022, yang bertujuan untuk menghapuskan penggunaan plastik sekali pakai secara bertahap dalam waktu satu dekade.
Menanggapi kebijakan yang akan diterapkan itu, banyak pecinta lingkungan yang mengapresiasi rencana pemerintah, termasuk direktur kampanye organisasi lingkungan hidup Oceana, Christy Leavitt, yang memuji langkah pemerintah dan menyerukan agar langkah tersebut dapat segera diterapkan.
BERITA TERKAIT: