Hal ini diungkapkan oleh kepala Angkatan Udara AS untuk Eropa dan Afrika, Jenderal James Hecker, pada Rabu (13/9), dengan mengatakan bahwa drone dan pesawat lainnya telah diterbangkan ke negara itu.
Menurut Hecker, misi kontraterorisme itu berhasil dilanjutkan kembali melalui sejumlah proses diplomasi dengan junta Niger, meskipun misi lainnya belum dapat sepenuhnya dioperasikan kembali.
“Melalui proses diplomasi, kami sekarang melakukan (misi kontraterorisme), saya tidak akan mengatakan 100 persen misi yang kami lakukan akan dioperasikan kembali, namun kami melakukan beberapa besar misi yang kami lakukan sebelumnya,” ujarnya.
Hecker juga menjelaskan bahwa AS telah melanjutkan misi berawak dan tak berawak, termasuk penggunaan drone, dalam beberapa minggu terakhir ini.
Seperti dimuat
VOA News, Kamis (14/9), sejak terjadinya kudeta pada Juli lalu, sekitar 1.100 tentara AS yang beroperasi di Niger terpaksa terkurung di dalam pangkalan mereka, dan membuat AS menangguhkan beberapa misinya.
Pekan lalu, Pentagon juga telah memindahkan sejumlah personel dan aset militer mereka ke pangkalan udara lainnya di Agadez, yang berjarak sangat jauh dari Niamey, sekitar 920 kilometer.
Untuk itu, jarak yang signifikan antara kedua pangkalan membuat beberapa misi militer AS tidak dapat dilakukan, karena keterbatasan waktu yang tersedia di udara akibat kebutuhan bahan bakar untuk penerbangan ke lokasi dan ke pangkalan.
Sejauh ini, Niger telah menjadi pos terdepan regional Washington dalam upaya melawan gerakan ekstrimis Islam di Afrika Barat, yang melakukan lebih dari 1.800 serangan ekstremis dalam enam bulan pertama di tahun ini, yang menyebabkan hampir 4.600 orang tewas.
Kelompok ekstremis itu terdiri dari Boko Haram di Nigeria dan Chad, serta ISIS di Sahara Besar dan Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin yang terafiliasi dengan al-Qaeda di perbatasan Niger dengan Mali dan Burkina Faso.
AS menggunakan drone bersenjata dan operasi kontraterorisme lainnya untuk memberantas kelompok-kelompok ekstremis yang telah lama mengancam keamanan wilayah tersebut, termasuk melakukan serangan terhadap warga sipil dan pasukan asing.
BERITA TERKAIT: