Menurut keterangan dari anggota sekretariat kelompok tersebut, Sugie Tanji, lebih dari 100 penggugat, termasuk nelayan dan prefektur sekitarnya akan mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Fukushima pada Jumat (8/9) mendatang.
Seperti dikutip
The Straits Times pada Senin (4/9), banyak nelayan Jepang yang menentang pelepasan tersebut karena kekhawatiran akan semakin menurunnya citra industri perikanan Jepang, setelah bencana 2011 lalu.
“Pemerintah gagal menepati janjinya untuk mendapatkan persetujuan dari para nelayan sebelum mengambil keputusan pelepasan,” katanya.
“Ini adalah kebijakan yang salah karena mengabaikan penolakan keras tidak hanya dari koperasi nelayan Fukushima tetapi juga dari koperasi di seluruh negeri,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
Menurut ratusan anggota kelompok nelayan itu, pelepasan air radioaktif tidak dapat ditoleransi, karena akan semakin menambah penderitaan para korban kecelakaan nuklir.
Pada 2011, Jepang mengalami bencana alam terburuknya akibat gempa bumi berkekuatan tinggi yang memicu terjadinya gelombang tsunami setinggi 10 meter, yang menyebabkan bencana nuklir Fukushima.
Pemerintah Jepang berulang kali menegaskan bahwa air tersebut telah diolah dan tidak berbahaya, dengan pernyataan yang telah didukung oleh pengawas atom PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Meski begitu, pelepasan air ini telah menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari China yang telah melarang impor makanan laut Jepang. Penangguhan itu dianggap akan berdampak pada industri perikanan di negara tersebut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ratusan nelayan dan penduduk setempat yang tinggal di dekat Fukushima akan mengajukan tuntutan hukum pekan ini, guna menghentikan pelepasan air limbah nuklir yang dilakukan pemerintah Jepang. 
BERITA TERKAIT: