Tiga kelompok aktivis termasuk Student for Free Tibet India (SFT), Asosiasi Wanita Tibet, dan Partai Demokrasi Nasional (NDPT) Tibet menyalakan lilin dan membawa foto pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama untuk menyerukan pembebasan tahanan di Tibet.
Seperti dikutip
ANI News, Minggu (13/8), para aktivis menyoroti perlakuan tidak manusiawi dan kondisi buruk yang dialami oleh tahanan politik Tibet yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tersebut.
Menurut Presiden Partai Demokrasi Nasional (NDPT) Tibet, Tashi Dhondup, saat ini terdapat 79 penjara di Daerah Otonomi Tibet (TAR), yang mengindikasikan adanya perlakuan tidak adil terhadap tahanan politik.
“Banyak orang tidak mengetahui atau sedikit mengetahui tentang penjara dan tahanan di dalam Tibet. Jadi, kami di sini untuk menyoroti kasus penjara di Tibet dan kesejahteraan para tahanan,” ujarnya.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, Presiden NDPT meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan dengan mengirim tim pemeriksaan ke Tibet untuk menginvestigasi kondisi di penjara-penjara tersebut
“Dengan nyala lilin ini, kami meminta komunitas internasional untuk segera mengirim tim intervensi atau inspeksi di dalam Tibet untuk memeriksa penjara-penjara. Kami menerima laporan bahwa para tahanan dipaksa bekerja 17 jam sehari dan tidak diberi makan dengan benar,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Direktur Nasional Pelajar untuk Free Tibet India, Tenzin Pasang aksi tersebut juga diserukan untuk memperjuangkan keadilan bagi Lobsang Tenpa, tahanan yang dihukum empat tahun penjara hanya karena tuduhan berpartisipasi dalam aksi protes damai.
Tenpa dikabarkan menderita siksaan kejam di penjara dan kemudian meninggal dunia pada 3 Agustus lalu, di bawah pemerintahan ketat China.
“Jadi, kami berdiri dalam solidaritas dengan dia dan semua tahanan politik lainnya,” tegasnya.
Melalui upacara nyala lilin, para aktivis berharap dapat mengundang perhatian global terhadap situasi yang terjadi di Tibet dan mendorong tindakan internasional untuk memastikan keadilan bagi seluruh tahanan politik, serta perlindungan hak asasi manusia di wilayah tersebut.
BERITA TERKAIT: