Undang-undang baru yang disetujui akan berlaku mulai 1 Januari mendatang, yang menuntut laki-laki untuk menjalani dinas militer selama satu tahun antara usia 18 dan 30 tahun.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari rencana ambisius Rusia untuk meningkatkan jumlah personel tempur profesional dan wajib militer hingga lebih dari 30 persen mencapai angka 1,5 juta.
Selain itu, seperti dimuat
Reuters, undang-undang baru ini juga melarang laki-laki meninggalkan Rusia sejak hari mereka dipanggil ke kantor wajib militer.
Pada bulan April, undang-undang sebelumnya yang memungkinkan panggilan wajib militer dilakukan secara online juga telah disahkan.
Selain perubahan dalam wajib militer, undang-undang yang disahkan juga memberi kekuatan kepada gubernur Rusia untuk membentuk unit paramiliter regional selama periode mobilisasi atau darurat militer.
Unit-unit tersebut akan didanai dan dipersenjatai oleh negara serta diberi hak untuk menembak jatuh drone, melawan kelompok sabotase musuh, dan melakukan operasi kontra-teroris.
Mantan jenderal yang mengepalai komite pertahanan majelis rendah, Duma Negara, Andrei Kartapolov, menyatakan bahwa perubahan ini akan meresmikan pembentukan milisi.
Isu ini menjadi penting setelah pemberontakan bersenjata yang gagal beberapa waktu lalu oleh pasukan tentara bayaran Wagner pimpinan Yevgeny Prigozhin.
Para anggota parlemen menyambut langkah tersebut, meskipun keputusan ini juga menimbulkan perdebatan di masyarakat Rusia tentang konsekuensi dan implikasi dari perubahan ini terhadap ketahanan militer dan keamanan negara, serta kekhawatiran masyarakat bahwa mereka akan dikirim ke medan perang.
BERITA TERKAIT: