Begitu yang ditegaskan Praktisi Hubungan Internasional dan pendiri think-tank Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja dalam webinar internasional bertajuk
"Commemorating 2009 Urumqi killings: What happened on July 5, 2009?", yang digelar oleh Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) pada Selasa (5/6).
Menurut Dinna, peristiwa berdarah pada tahun 2009 itu merupakan pelanggaran HAM yang tidak boleh dilupakan dan hukuman berat untuk mereka yang bertanggung jawab harus terus diperjuangkan.
"Pembantain 5 Juli mungkin menjadi bagian dari sejarah China, tetapi sekali lagi tidak boleh dilupakan," tegasnya.
Dinna mendorong agar tragedi pembantaian Urumqi oleh aparat Beijing di tahun dapat segera diungkap, sehingga ribuan korban yang tewas dan terluka dalam peristiwa itu bisa mendapat keadilan.
"Kebenaran perlu diungkapkan. Korban layak mendapat keadilan," kata Dinna.
Selain itu, menurut Dinna, pengungkapan kebenaran perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi di wilayah tersebut.
"Kebrutalan harus diungkap karena kita tidak ingin kebrutalan terulang kembali di masa depan," ujarnya.
Merujuk pada pengalaman Indonesia, Dinna melanjutkan, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik pembantaian Uighur di Urumqi. Untuk itu, diperlukan keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, media, dan juga pemuda untuk terus gigih mengungkap kebenaran.
Empat belas tahun yang lalu, tepatnya pada 5 Juli 2009, terjadi peristiwa mengerikan yang menimpa Muslim Uighur di ibu kota Urumqi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), sebuah wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Komunis China sejak 1949.
Itu adalah pembantaian terburuk terhadap lebih dari 1.000 etnis Muslim Uighur oleh etnis Han dan pasukan keamanan China. Lebih dari 1.500 orang Uighur terluka dan lebih dari 5.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, ditangkap oleh polisi.
BERITA TERKAIT: