Selama rapat umum koalisi di Negeri Sembilan pada Sabtu malam (10/6), Muhyiddin mendesak Anwar untuk menjelaskan mengapa ia menandatangani perjanjian yang mengarah pada penetapan batas laut teritorial. Lantaran menurutnya, lewat perjanjian tersebut, Anwar telah berkompromi pada kedaulatan nasional dan perbatasan internasional.
Komentar Muhyiddin sendiri merujuk pada enam perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar dan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (8/6), terkait penyeberangan perbatasan, perdagangan, kerja sama promosi halal, saling pengakuan sertifikasi halal, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.
Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Perjanjian ini disebut Jokowi membutuhkan waktu 18 tahun untuk diselesaikan.
Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan dia merasa tidak nyaman ketika mengetahui perjanjian tersebut.
“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” jelasnya, seperti dimuat
Channel News Asia.
Muhyiddin menyebut, selama masa jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia, ia disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.
“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita," tegasnya.
Menurut Muhyiddin, Anwar perlu memberikan penjelasan dan pernyataan kepada rakyat Malaysia mengapa ia menandatangani kesepakatan tersebut dan apa saja isi kesepakatan tersebut.
“Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan. Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan," pungkas Muhyiddin.
Mantan Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin kembali mengkritik Perdana Menteri saat ini, Anwar Ibrahim. Hal ini terkait dengan perjanjian perbatasan yang disepakati oleh pemerintahannya dengan Indonesia. 
BERITA TERKAIT: