Hal tersebut diungkapkan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) pada Jumat (9/6), dengan mengatakan bahwa junta sengaja menangguhkan persetujuan dengan badan kemanusiaan yang mencoba memberikan bantuan di negara bagian Rakhine.
"Dampak dari penangguhan itu adalah tertundanya distribusi bantuan penting seperti air, makanan, dan obat-obatan," tulis laporan dari UNOCHA.
Laporan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa penangguhan itu terjadi pada saat yang sangat tidak menguntungkan, mengingat musim hujan tahunan yang dekat.
Tidak disebutkan apa alasan Komite Penanggulangan Bencana dari pemerintahan militer itu menunda izin perjalanan ke daerah-daerah yang terkena dampak.
Namun, UNOCHA menyebutkan akibat penagguhan tersebut, sekitar 1,6 juta orang di negara bagian Rakhine, Chin, dan Kachin, serta wilayah Sagaing dan Magway, telah terkena dampak parah oleh siklon tersebut dan bantuan yang telat itu.
Bulan lalu, topan bernama Mocha yang paling kuat telah menghantam Myanmar dan Bangladesh, yang memicu ribuan rumah hancur dan menyebabkan banyaknya kerusakan dan kematian.
Menurut media pemerintah, setidaknya 148 orang tercatat telah meninggal dunia di negara bagian Rakhine barat, sementara lebih dari 186.000 bangunan dilaporkan hancur.
Mengutip
The Telegraph, Sabtu (10/6), di bawah pemerintahan junta Myanmar, akses ke banyak wilayah di negara itu, terutama daerah yang dianggap sensitif karena adanya ketegangan dengan kelompok etnis minoritas, seperti halnya di Rakhine telah dibatasi dengan ketat.
Pada tahun 2017, militer mengusir lebih dari 700.000 orang Rohingya dari negara bagian Rakhine dalam kampanye militer yang brutal, dengan hampir satu juta di antaranya sekarang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh.
Junta militer Myanmar mencoba mempersulit peluncuran bantuan dari organisasi bantuan internasional pada bulan lalu untuk masyarakat di negaranya yang terkena dampak badai siklon. 
BERITA TERKAIT: