Soal Myanmar, Menlu Retno: ASEAN Tidak Boleh Didikte Junta Militer

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/hani-fatunnisa-1'>HANI FATUNNISA</a>

LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kamis, 29 Desember 2022, 17:38 WIB

Soal Myanmar, Menlu Retno: ASEAN Tidak Boleh Didikte Junta Militer

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Zambry Abdul Kadir di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Kamis (29/12)/Net

Penyelesaian isu Myanmar yang tidak kunjung usai akan menjadi salah satu prioritas utama Keketuaan Indonesia di ASEAN selama satu tahun mendatang.

BERITA TERKAIT:

Untuk itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong penuh penerapan lima poin konsensus (5PC) sebagai satu-satunya rujukan utama dari mekanisme perdamaian ASEAN di Myanmar.

"Dalam mekanisme ASEAN hanya dikenal satu trek dalam engagement dengan Myanmar, yakni rujukan utama 5PC, dan tidak ada rujukan lainnya," ujar Retno dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Zambry Abdul Kadir di Jakarta pada Kamis (29/12).

Setelah menyampaikan posisi ASEAN di Myanmar, Retno kembali menegaskan bahwa junta militer tidak boleh sedikitpun mengubah aturan yang telah disepakati.

"Saya juga tegaskan bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh juta militer di Myanmar," tegas Retno.

Di samping itu, Menlu RI itu menyambut baik dukungan PBB kepada ASEAN terkait isu Myanmar melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 2669 yang diadopsi pada 21 Desember lalu.

Setelah melangsungkan pertemuan dengan Zambry, Retno mengatakan Indonesia dan Malaysia juga memiliki posisi yang sama terkait implementasi 5PC.

Baik Indonesia maupun Malaysia, disebut Retno, akan terus bekerjasama untuk memastikan konflik di Myanmar tidak akan memperlambat pertumbuhan kawasan.

"Indonesia dan Malaysia akan bekerjasama untuk memastikan bahwa situasi di Myanmar tidak akan menghambat agenda pembangunan masyarakat di ASEAN," pungkasnya.