Badan internasional yang beranggotakan 193 negara tersebut tengah berembuk untuk memutuskan apakah resolusi yang mengutuk langkah aneksasi Moskow di empat wilayah Ukraina akan dilakukan secara publik atau rahasia.
Rusia berpendapat bahwa pemungutan suara rahasia sangat diperlukan karena lobi Barat yang kuat di PBB, akan menyulitkan negaranya untuk mengungkapkan hasil voting secara terbuka.
Hasilnya diumumkan pada Senin (10/10), dengan 107 suara setuju agar voting resolusi dilakukan secara publik, 13 menentang, 39 negara lainnya abstain dan negara-negara yang tersisa tidak memilih.
Sementara pengambilan suara untuk resolusi aneksasi akan dilakukan pada Rabu (12/10) mendatang.
Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kembali mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung Ukraina dan bersama menolak aneksasi Rusia.
"Sekarang adalah waktunya untuk berbicara mendukung Ukraina. Ini bukan waktunya untuk abstain, kata-kata menenangkan, atau dalih di bawah klaim netralitas. Prinsip-prinsip inti Piagam PBB dipertaruhkan," kata Blinken seperti dimuat
Reuters.
Di Dewan Keamanan PBB, Rusia juga memveto resolusi serupa bulan lalu. Langkah-langkah Kremlin di PBB sama persis dengan yang pernah mereka lakukan saat aneksasi Krimea pada 2014.
Rusia telah menggelar referendum untuk menyatukan empat wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia sebagai bagian dari Kremlin setelah berhasil diduduki selama perang.
Hasil referendum tersebut dinilai Ukraina dan sekutu Barat sebagai tindakan ilegal dan dengan tegas menolak untuk mengakui pencaplokan Rusia.
BERITA TERKAIT: