Junta Myanmar Tangkap Mantan Dubes Inggris, Balas Dendam?

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/alifia-dwi-ramandhita-1'>ALIFIA DWI RAMANDHITA</a>
LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA
  • Jumat, 26 Agustus 2022, 09:49 WIB
Junta Myanmar Tangkap Mantan Dubes Inggris, Balas Dendam?
Mantan Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Vicky Bowman/Net
rmol news logo Junta Myanmar dilaporkan telah menahan mantan Duta Besar Inggris untuk negara tersebut, Vicky Bowman bersama dengan suaminya, Htein Lin.

Pasangan tersebut ditangkap pada Rabu (24/8) dan ditahan di penjara Insein. Mereka didakwa karena pelanggaran UU imigrasi serta terancam hukuman lima tahun penjara.

Bowman, pernah menjabat sebagai Dubes Inggris untuk Myanmar pada periode 2002 hingga 2006, dan memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di negara itu. Sementara suaminya, Htein Lin, merupakan seorang seniman terkenal di Burma dan mantan tahanan politik selama lebih dari enam tahun yang menentang kepemimpinan junta sebelumnya.

Dari laporan RFA News, Bowman sebelumnya telah memperoleh izin tinggal untuk menetap di Yangon, tempat ia menjalankan organisasi nirlabanya. Tetapi ia pindah ke rumah suaminya di kotapraja Kalaw, negara bagian Shan, antara 4 Mei 2021 hingga 9 Agustus 2022 tanpa memberi tahu pihak berwenang terkait perubahan alamatnya ini.

Banyak pihak menganggap penangkapan ini hanya mengada-ada, karena terjadi setelah Inggris mengumumkan sanksi baru pada junta Myanmar.

“Saya melihat ini sebagai bentuk balas dendam karena pemerintah Inggris mengumumkan sanksi baru-baru ini. Karena Vicky Bowman adalah mantan dubes Inggris, dia dan suaminya terjebak di tengah-tengah,” ujar pengamat Myanmar, Wai Hmuu Thwin.

Banyak kecaman yang datang kepada junta Myanmar terkait penangkapan Bowman. Salah satunya adalah dari Phil Robertson, seorang wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch yang berbasis di New York.

Ia mengecam keputusan untuk menangkap pasangan itu sebagai tindakan yang tidak masuk akal, konyol dan penuh dendam.

Saat ini, Myanmar berada dalam kekacauan politik dan ekonomi sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pada awal 2021 lalu.

Menurut laporan dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pihak berwenang di Myanmar telah menangkap lebih dari 15.200 orang sejak awal kudeta, serta membunuh hampir 2.250 warga sipil. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA