Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengatakan pakta tersebut adalah bukti dari "kegagalan hubungan", yang cukup mengejutkan bagi Selandia Baru, Australia, dan negara-negara Pasifik lainnya.
Kesepakatan itu menandai penyelesaian keamanan bilateral pertama yang diakui Beijing di Pasifik. Isi teks dari kesepakatan tersebut adalah rahasia, tetapi rancangan yang bocor di media sosial pada bulan Maret menyebutkan bahwa isinya memberikan izin bagi tentara, polisi, dan kapal China untuk memasuki pedesaan, melakukan pengisian logistik, dan memiliki persinggahan dan transisi di Pulau Solomon.
Itu juga berarti bahwa polisi China akan beroperasi di Kepulauan Solomon sebagai bagian dari pakta tersebut dan bahwa kehadiran polisi China akan meningkatkan kapabilitas dari Kepulauan Solomon.
Mahuta mengatakan kepada
The Guardian, Rabu (4/5), bahwa Selandia Baru mengetahui soal kesepakatan tersebut ketika sebuah draf bocor secara online pada akhir Maret.
Mahuta mengutuk perjanjian tersebut yang dianggapnya bisa mengacaukan institusi dan tata tertib yang telah lama menopang keamanan kawasan Pasifik.
"Mungkin sedikit yang mengetahui detail dari diskusi tersebut – atau, pada kenyataannya, seberapa jauh diskusi tersebut telah berkembang menjadi sesuatu yang material,†kata Mahuta, menambahkan bahwa kesepakatan sangat "tidak diinginkan dan tidak perlu".
BERITA TERKAIT: