Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, pemerintah saat ini berencana untuk reaktivasi KBRI Kabul untuk melakukan komunikasi yang konstruktif dengan pemerintahan baru.
"Tapi sekali lagi, itu bukan berarti kita mengakui Taliban, tidak," tegasnya kepada wartawan saat
media gathering di Kantin Diplomasi Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta pada Senin (6/12).
Dalam upaya untuk membangun
constructive engagement dengan Taliban, Abdul Kadir menyebut Indonesia ingin menekankan kembali komitmen yang telah disampaikan, utamanya dalam membentuk pemerintahan yang inklusif, menjamin hak-hak perempuan dan anak, serta melawan terorisme.
"Kita ketahui sepertinya hal ini masih belum,
we need more. Kita lihat bagaimana nanti di lapangan... Walaupun kadang situasi di sana cukup memprihatinkan, tapi kita lihat masih ada harapan," tuturnya.
Setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu, operasi KBRI di Kabul dialihkan ke KBRI di Islamabad dan KBRI di Doha.
Sejauh ini, Abdul Kadir mengungkap, Kemlu terus melakukan pendekatan dengan Taliban melalui perwakilan di Doha.
"Kita melakukan (pendekatan) lewat mereka, dan kita sampaikan harapan kita. Mereka (Taliban) juga mengharapkan sekali peranan Indonesia," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: